Di tengah hiruk-pikuk kota yang terjebak dalam rutinitasnya, sebuah ketidakpastian yang mengancam eksistensi kesehatan publik kembali menyeruak. Petugas gabungan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), PPKUKMP, PTSP, Parekraf, dan Satpol PP Jakarta Barat, pada Rabu (8/7), melakukan pengawasan mendadak terhadap dua rumah makan yang beroperasi di wilayah Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, dan Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk. Langkah ini diambil di bawah bayang-bayang kecemasan akan bahaya laten yang tersembunyi di balik meja makan.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Suku Dinas KPKP Jakarta Barat, Tanti, operasi pengawasan ketat ini terpaksa digulirkan lantaran kedua tempat komersial tersebut diduga kuat menyajikan menu ekstrem dari olahan daging Hewan Penyebar Rabies (HPR). Tindakan ini merupakan bagian dari upaya keras penegakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengatur pengendalian, larangan perdagangan, serta aktivitas jual beli daging HPR seperti anjing dan kucing untuk dikonsumsi manusia.
Menurut penuturan Tanti, intervensi di lapangan dilakukan dengan dua pendekatan yang berbeda. "Di rumah makan pertama, kami melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tentang isi dari Pergub tersebut agar tidak memperjualbelikan HPR sebagai produk tujuan pangan," katanya. Sebuah dialog edukatif dicoba untuk mengetuk kesadaran pelaku usaha, mengingatkan mereka pada batasan hukum moral dan formal yang mengikat.
Namun, kepatuhan tidak bisa begitu saja dipercayai tanpa pembuktian yang empiris. Di lokasi kedua yang berada di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, aparat bergerak lebih jauh dengan memeriksa secara saksama setiap jengkal produk panganan, baik yang telah matang maupun yang masih berupa bahan baku mentah. Petugas juga menyita sejumlah sampel untuk diuji secara ilmiah demi menyingkap kebenaran materiil di balik dugaan tersebut.
"Sampel produk panganan telah dikirim ke Laboratorium Kesmafet di Pusyankeswannak Bambu Apus, untuk diteliti lebih lanjut. Diperkirakan proses penelitian membutuhkan waktu selama sekitar satu hari," ucap Tanti. Di dalam laboratorium itulah nasib kepastian hukum dari usaha tersebut ditentukan, di mana sains akan berbicara untuk memisahkan prasangka dari fakta yang tak terbantahkan.
Konsekuensi dari pelanggaran ini tidaklah ringan bagi mereka yang mencoba menantang regulasi. Apabila hasil uji laboratorium kelak membuktikan adanya kandungan daging HPR, sanksi administratif dan hukum yang berat siap dijatuhkan. Sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 36 Tahun 2025, mekanisme hukuman akan diterapkan secara bertahap dan tanpa kompromi, dimulai dari teguran tertulis yang keras, tindakan penyitaan barang bukti, hingga sanksi pamungkas berupa penutupan izin usaha secara permanen.
Menjaga status kota dari ancaman wabah adalah sebuah keharusan yang mutlak bagi peradaban modern. Tanti menambahkan bahwa DKI Jakarta sesungguhnya telah dinyatakan bebas dari penyakit rabies sejak tahun 1995 silam. Oleh sebab itu, setiap jengkal aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kembali penyebaran virus mematikan ini harus terus diawasi secara ketat, termasuk perilaku konsumsi yang menyimpang. "Karena pada saat prosesnya itu berisiko untuk penularan rabies kepada manusia," tandasnya, menutup sebuah peringatan tentang batas yang tidak boleh dilanggar demi keselamatan bersama.