Rico Waas Tegaskan Pembenahan Belawan Harus Menyeluruh dan Humanis

Di hadapan bentangan laut yang menyimpan sejuta harapan sekaligus kecemasan, kawasan pesisir Belawan kini berdiri di persimpangan jalan takdirnya. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa upaya pembenahan wilayah yang menjadi satu-satunya gerbang bahari Kota Medan ini tidak lagi boleh dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. Menurutnya, sebuah entitas yang hidup tidak dapat disembuhkan hanya pada satu bagian terkecilnya; Belawan membutuhkan sebuah pemulihan yang menyeluruh, menyentuh akar legalitas lahan, penataan permukiman, penguatan infrastruktur, hingga martabat ekonomi warganya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rico Waas saat menerima audiensi dari Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan pada Rabu, 8 Juli 2026. Pertemuan yang sarat akan atmosfer kekeluargaan ini sekaligus menjadi panggung diskusi untuk merajut kolaborasi yang erat antara elemen masyarakat dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan demi masa depan Belawan yang lebih cerah.

"Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus," ujar Rico Waas dengan nada penuh takzim menatap masa depan wilayah utara tersebut.

Berdasarkan pandangan sang Wali Kota, Belawan merupakan aset geopolitik dan ekonomi yang luar biasa strategis bagi Kota Medan karena potensi kelautannya yang melimpah. Namun, ironi tak jarang hadir di sana, di mana potensi yang begitu masif belum diimbangi oleh tata ruang kawasan yang apik dan manusiawi.

Menurut analisisnya, batu sandungan paling mendasar yang kerap mengunci gerak pembangunan adalah ketidakjelasan legalitas lahan. Banyak permukiman warga yang berdiri kokoh di atas tanah yang secara yuridis berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Medan, sebuah kondisi yang membuat program-program intervensi infrastruktur dari pemerintah daerah sering kali membentur dinding regulasi.

"Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama," tutur Rico Waas dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Sekretaris Dinas P3APM dan Pengendalian Penduduk KB Kota Medan Vianti Dewi Nasution, serta Camat Medan Belawan Robby Kurniawan.

Ia memberikan contoh nyata perihal ketidakjelasan status akses keluar jalan tol di Belawan, yang sempat menjadi polemik tak berkesudahan mengenai siapa yang memegang tanggung jawab otoritas, apakah berada di tangan pemerintah, Pelindo, atau pihak swasta lainnya. Silang sengkarut seperti ini, menurut Rico Waas, membuktikan betapa mendesaknya sinkronisasi yang jujur antarlembaga.

Menyikapi hal tersebut, Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk melakukan verifikasi faktual atas status kepemilikan lahan. Hal ini krusial agar pembagian tanggung jawab vertikal maupun horizontal dalam proses pembangunan menjadi benderang.

"Kita harus memiliki persepsi yang sama. Berapa persen lahan milik Pemko, berapa persen milik Pelindo. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau itu lahan Pemko, maka menjadi kewajiban kami membangun jalan, drainase hingga penyediaan air bersih," kata Wali Kota Medan tersebut dengan tegas.

Selain perkara tanah, Rico Waas juga menggarisbawahi urgensi penataan permukiman sebagai manifesto jangka panjang guna meredam amukan banjir rob yang rutin menggenangi Belawan. Ia mengingatkan bahwa merelokasi manusia bukanlah sekadar memindahkan tubuh ke bangunan baru, melainkan juga harus memastikan keberlanjutan roda ekonomi dan mata pencaharian mereka.

Ia berkaca pada sejarah kelam relokasi ke Kampung Nelayan terdahulu yang dinilai kurang optimal. Pada masa itu, tidak sedikit warga yang memilih berbalik arah ke habitat lama mereka yang kumuh dan menjual rumah bantuan pemerintah, hanya karena lokasinya yang terisolasi dari tempat mereka mencari nafkah sehari-hari sebagai pelaut.

"Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar," ucapnya penuh refleksi. Ia menambahkan bahwa cetak biru pembangunan tanggul sebenarnya telah rampung, namun masih menghadapi dinamika penolakan dari sebagian warga yang memerlukan pendekatan dialogis lebih lanjut.

Sebagai bagian dari masterplan pengendalian banjir di kawasan Medan Utara secara makro, Rico Waas mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengusulkan program normalisasi Sungai Deli kepada pemerintah pusat.

Langkah pembenahan Belawan diharapkan berjalan di atas rel kemanusiaan yang adil dan berkelanjutan. Penataan kawasan kumuh, menurut visi Rico Waas, wajib mengedepankan pendekatan yang humanis tanpa harus menumpulkan taji penegakan hukum.

"Aturan harus ditegaskan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia," katanya menegaskan esensi dari setiap kebijakan publik.

Nantinya, lahan-lahan yang telah berhasil dikosongkan dan direlokasi akan dikembalikan fungsinya kepada alam sebagai daerah resapan air, ruang terbuka hijau, maupun dialokasikan untuk fasilitas literasi publik seperti perpustakaan kota.

Sebelum menutup pertemuan, Rico Waas membagikan sebuah visi besar, sebuah mimpi romantis tentang Belawan yang bersulih rupa menjadi pusat ekonomi modern yang mandiri.

"Saya punya mimpi besar Belawan berubah, punya mal, ekonominya berkembang. Tapi Pemko Medan tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus punya strategi bersama agar perusahaan mau masuk. Kalau infrastruktur belum baik dan SDM belum siap, investasi juga akan sulit datang," pungkasnya.

Gayung bersambut, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyatakan komitmen penuh organisasinya untuk mengawal dan menyukseskan setiap program kerja yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Medan di tanah Belawan.

Sebagai seorang purnawirawan yang lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Belawan, Effendy merasa terpanggil untuk berkontribusi nyata dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia lokal melalui program edukasi, pelatihan keterampilan, hingga menjaga stabilitas keamanan lingkungan secara swadaya.

"Kami ingin ikut serta dalam program-program dinas di Pemko Medan, mulai dari kebersihan, poskamling hingga pemberdayaan masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah, kami tetap mendukung penuh," tutur Effendy dengan optimisme tinggi.

Kendati demikian, berdasarkan aspirasi yang dihimpun dari warga Kampung Nelayan Seberang, Effendy tetap menitipkan harapan besar kepada pemerintah agar segera memberikan kepastian hukum dan langkah konkret yang terukur dalam menangani banjir pasang air laut yang hingga detik ini masih menjadi momok bagi kehidupan sehari-hari mereka.