Di tengah rutinitas kota yang tak pernah lelap, Pemerintah Kota Malang terus berupaya meneguhkan kesadaran kolektif warganya terhadap administrasi kendaraan. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bertempat di Hotel Atria Malang pada Kamis (9/7/2026), kegiatan krusial ini mengundang jajaran perangkat wilayah, perwakilan masyarakat, hingga para pelaku usaha dealer kendaraan di kawasan Kecamatan Blimbing.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan penjelasan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Moh. Sulthon, sosialisasi tersebut merupakan respons nyata atas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat sejak awal April lalu. Kendati regulasi mengalami pergeseran, masyarakat diimbau untuk tetap tenang. Kebijakan strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa insentif fiskal memastikan tidak ada lonjakan beban yang harus dipikul oleh wajib pajak.
Menurut Sulthon, kejelasan regulasi ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang kerap dibayangi kecemasan akan kenaikan tarif. "Walaupun ada Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, kebijakan Ibu Gubernur memberikan insentif fiskal sehingga masyarakat tidak terbebani. Pajak kendaraan tetap tidak mengalami kenaikan," ungkap Sulthon dengan penuh keyakinan.
Demi meruntuhkan jarak birokrasi, Bapenda Kota Malang bersinergi dengan Samsat Malang Kota untuk meluncurkan program pelayanan jemput bola. Kehadiran petugas hingga ke level kelurahan dan titik strategis lainnya diharapkan mampu memangkas keengganan warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka. "Kami akan terus melakukan sosialisasi sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bapenda bersama Samsat hadir langsung ke kelurahan maupun lokasi-lokasi strategis agar masyarakat semakin mudah membayar PKB maupun mengurus administrasi perpajakan lainnya," jelasnya.
Upaya yang menyentuh langsung nadi kehidupan masyarakat ini rupanya membuahkan hasil yang signifikan. Menurut data mutakhir per 8 Juli 2026, realisasi penerimaan Opsen PKB Kota Malang telah menembus angka Rp65,5 miliar, atau setara dengan 49,46 persen dari target total yang dipatok sebesar Rp132,4 target. Di sisi lain, capaian untuk Opsen BBNKB diakui masih memerlukan dorongan edukasi yang lebih masif.
Dalam ruang dialog yang hangat, terungkap sejumlah persoalan pelik yang kerap dihadapi warga, salah satunya adalah hambatan balik nama kendaraan ketika Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih tertahan sebagai agunan di lembaga pembiayaan. Menanggapi dilema eksistensial para pemilik kendaraan tersebut, pihak Bapenda memberikan solusi administratif yang meringankan.
Menurut Sulthon, kebuntuan tersebut sebenarnya bisa diurai jika masyarakat proaktif berkomunikasi dengan lembaga keuangan. "Kendala terbesar memang BPKB yang masih diagunkan. Namun masyarakat tetap bisa meminta surat keterangan dari pihak bank atau perusahaan pembiayaan untuk keperluan pengurusan balik nama kendaraan," terangnya.
Menatap masa depan mobilitas perkotaan, Sulthon juga menyoroti tren penggunaan kendaraan listrik yang kian marak di jalanan Kota Malang. Fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai lompatan ekologis, melainkan juga ceruk potensial bagi pendapatan daerah melalui skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas konsumsi tenaga listrik.