Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendesak agar penyerapan tenaga kerja untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan masyarakat setempat. Usulan ini menjadi bagian dari sembilan rekomendasi utama hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI ke-18 di Medan yang bakal diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pengamatan tim redaksi, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda strategis nasional dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat bawah. Namun, potensi ini dikhawatirkan tidak optimal jika pengelolaan lapangan kerja di dalamnya justru mengabaikan potensi sumber daya manusia di wilayah sekitar.
Ketua Umum APEKSI, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warga sekitar sekolah dalam rantai pasok program ini sangat krusial. "Ini kami juga berpikir ketika Makanan Bergizi Gratis ini melibatkan UMKM, perencanaannya, pelaksanaannya melibatkan UMKM atau kantin sekolah, dan yang bekerja adalah warga sekitar, maka ini akan menggerakkan ekonomi dan warga sekitar," ujarnya dalam konferensi pers di Medan.
Menurut Eri Cahyadi, saat ini pemerintah kota kerap menghadapi kendala koordinasi karena tidak mendapatkan rincian informasi mengenai titik lokasi SPPG maupun data para pekerjanya dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dari pantauan redaksi, minimnya transparansi ini memicu kekhawatiran terjadinya resistensi sosial di daerah.
"Ketika turun, ada SPPG yang hampir 90 persen bukan dari warga lokal. Maka secara otomatis akan terjadi penolakan, karena Pak Presiden menyampaikan akan membuka lapangan kerja," kata Wali Kota Surabaya tersebut menambahkan.
Lebih lanjut, APEKSI menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah dapat menjamin mutu higienitas dapur umum sekaligus menjaga stabilitas inflasi melalui pemangkasan rantai distribusi pangan. Eri mencontohkan, pasokan komoditas seperti telur dapat didatangkan langsung dari peternak ke wilayah yang membutuhkan tanpa melalui spekulan, sehingga harga tetap terkendali dan program tepat sasaran.