Jakarta menjadi titik awal konsolidasi nasional bagi gerakan perempuan yang fokus pada penguatan ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa. Langkah strategis ini dirumuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana organisasi Srikandi Jaga Desa yang digelar di Jakarta pada Kamis (02/07). Forum tertinggi ini menjadi pijakan awal sebelum pelantikan pengurus pusat hingga daerah dilaksanakan keesokan harinya.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan keterangan resmi organisasi, forum nasional tersebut difokuskan untuk menyusun arah gerakan yang menempatkan kaum perempuan sebagai aktor utama. Mereka didorong untuk menjadi penggerak ekonomi keluarga, pelindung generasi muda, sekaligus pengawal pembangunan desa yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi yang kian kompleks.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, menyatakan bahwa organisasi ini dibentuk sebagai wadah nyata untuk memperbesar keterlibatan perempuan dalam pembangunan. "Srikandi Jaga Desa akan menjadi mitra pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan yang transparan," ujar Ella. Ia menambahkan, fokus gerakan ini mencakup pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, serta perlindungan perempuan dan anak.
Dari pantauan redaksi, keterlibatan perempuan dalam pos-pos strategis pedesaan dinilai masih menghadapi tantangan budaya dan akses. Oleh karena itu, kehadiran organisasi semacam ini diharapkan mampu memecah kebuntuan struktural di tingkat bawah.
Menurut Dewan Pembina ABPEDNAS yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, pembangunan desa masa kini membutuhkan keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan serta pengembangan ekonomi lokal. "Perempuan bukan lagi sekadar pelengkap ornamen pembangunan, melainkan elemen strategis yang memegang kunci efisiensi dan inovasi ekonomi," ungkap Maya.
Maya menegaskan bahwa ketika potensi lokal dikelola dengan pendekatan inklusif dan modern oleh perempuan, desa akan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri. Pemberdayaan ini, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pelatihan formal semata, melainkan harus dibarengi dengan pembukaan jejaring usaha dan pendampingan kewirausahaan yang berkesinambungan.
Bukan hanya di sektor ekonomi, peran perempuan di bidang pengawasan juga menjadi sorotan utama dalam Munas tersebut. Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Reda Manthovani, secara khusus menyoroti pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan di tingkat pemerintahan desa guna memastikan transparansi anggaran.