Pemerintah Indonesia tengah mematangkan langkah besar dalam restrukturisasi ekonomi pedesaan dengan menargetkan pengoperasian puluhan ribu koperasi terintegrasi dalam waktu dekat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, sebanyak 40.000 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP ditargetkan rampung dibangun pada September mendatang dan siap beroperasi penuh pada Oktober 2026.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Langkah ini diambil guna memicu perputaran roda ekonomi langsung dari tingkat paling bawah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari pantauan redaksi, restrukturisasi jumlah target dari rencana awal sebanyak 80.000 unit ini dilakukan agar pemerintah dapat lebih fokus dalam memastikan kualitas tata kelola institusi sebelum melakukan ekspansi lebih lanjut.
Speaking seusai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Apdesi se-Sulsel di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Makassar, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya penyelesaian fase pertama ini. "Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40 ribu. Bahkan bisa sampai 36 ribu lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai Rp40 ribu tahun ini," ujarnya kepada pers.
Berdasarkan cetak biru program tersebut, KDMP nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro biasa, melainkan menjadi episentrum distribusi logistik dan pembiayaan publik. Berbagai program perlindungan sosial dan fasilitas produksi pertanian milik pemerintah dipastikan akan dipusatkan di bawah pengelolaan badan usaha desa ini.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa ke depan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kebutuhan energi bersubsidi akan didistribusikan melalui satu pintu. "Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes," tuturnya di hadapan para kepala desa.
Selain berperan sebagai agen penyalur, KDMP juga diproyeksikan memegang peran krusial sebagai pembeli siaga atau offtaker bagi komoditas lokal. Melalui mekanisme ini, pengamat menilai mata rantai tengkulak yang kerap merugikan sektor hulu dapat dipangkas, sehingga para petani dan nelayan mendapatkan jaminan harga pasar yang lebih adil dan menguntungkan.
Menurut pengamatan tim redaksi di lapangan, kesiapan infrastruktur kelembagaan di tingkat daerah terus menunjukkan progres yang signifikan. Di wilayah Sulawesi Selatan sendiri, tercatat sebanyak 3.059 pengurus yang tersebar di 24 kabupaten dan kota telah resmi terbentuk dan siap menjalankan roda organisasi.
Merespons penyesuaian kuota kelembagaan ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menyatakan pihak daerah sepenuhnya mendukung keputusan konsolidasi tersebut. Jufri menegaskan bahwa daerah saat ini berada dalam posisi siap meluncurkan program sembari menunggu petunjuk teknis final dari Jakarta.
"Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan," ungkap Jufri Rahman terkait penataan operasional yang akan diimplementasikan serentak pada akhir tahun ini.