Pemerintah Provinsi Jambi kini tengah mempertimbangkan secara matang peluang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil baru. Langkah ini diambil sebagai strategi taktis demi menjaga stabilitas dan penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sektor belanja langsung.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan keterangan Gubernur Jambi, Al Haris, kekhawatiran utama pemerintah daerah adalah membengkaknya alokasi anggaran untuk gaji pegawai. Jika hal itu terjadi, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di daerah akan menjadi sangat terbatas.
"Kalau menerima pegawai baru, kita khawatir nanti anggaran membengkak untuk belanja gaji pegawai, maka kita sulit untuk membangun daerah," kata Al Haris saat memberikan keterangan di Kota Jambi.
Menurut pantauan redaksi, pemerintah daerah saat ini juga terbentur oleh regulasi dari pemerintah pusat yang tengah digodok, di mana porsi belanja gaji pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 30 persen dari total belanja daerah. Aturan ketat inilah yang memaksa Badan Kepegawaian Daerah Jambi melakukan kajian mendalam sebelum membuka formasi baru.
Gubernur Al Haris menambahkan, jika nantinya perekrutan tetap dibuka, Pemprov Jambi hanya akan memprioritaskan formasi yang sifatnya mendesak dan wajib. Beberapa posisi yang sangat dibutuhkan saat ini antara lain guru bidang studi tertentu untuk menggantikan tenaga pendidik yang pensiun, serta dokter spesialis seperti dokter bedah jantung yang jumlahnya masih minim.
Dari pengamatan tim redaksi, fokus kebijakan kepegawaian daerah kini dialihkan pada penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, yang menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan status ribuan tenaga honorer yang tersisa.
Berdasarkan data yang ada, Pemprov Jambi memiliki tanggung jawab besar dari pemerintah pusat untuk mengalihkan sekitar 6.438 pegawai honorer ke status PPPK, termasuk skema paruh waktu. Pembatasan rekrutmen CPNS jalur umum dipandang sebagai strategi paling realistis untuk efisiensi anggaran saat ini.
"Kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK," ujar Sudirman, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan penataan tenaga kontrak di lingkup Provinsi Jambi.