Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi sekitar 80 hingga 90 siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Berdasarkan temuan tim redaksi, puluhan peserta tersebut terbukti melakukan dugaan kecurangan yang mayoritas berupa manipulasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) serta pemalsuan sertifikat atau piagam prestasi akademik.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Kendati telah dicoret dari daftar kelulusan sekolah negeri, nasib kelanjutan pendidikan para siswa yang mayoritas mendaftar ke jenjang SMP tersebut dipastikan tetap aman. Wali Kota Bandung menyatakan bahwa pemerintah daerah akan memfasilitasi dan menyalurkan mereka ke sejumlah sekolah swasta di Kota Kembang.
Menurut Wali Kota Bandung, Farhan, alokasi bangku pendidikan bagi siswa yang terdampak diskualifikasi ini dipastikan mencukupi. "Gini, kalau yang didiskualifikasi, saya sangat prihatin ya. Karena bagaimanapun juga itu anak-anak kita. Tapi Insyaallah ruang kelas dan kursi untuk sekolah swasta bagi mereka yang didiskualifikasi dari SPMB akan selalu tersedia," ujarnya pada Rabu (08/07).
Dari pantauan redaksi, kuota kursi untuk jenjang SMP negeri di Kota Bandung saat ini telah terpenuhi seluruhnya. Proses pengisian bangku kosong tersebut langsung dialihkan kepada calon siswa yang berada di daftar tunggu dengan target rampung pada akhir Juli nanti. "Itu sudah diisi langsung oleh antrean, antreannya seueur pisan (banyak banget) itu mah. Langsung semua SMP negeri, Alhamdulillah, terisi dengan baik," tutur Farhan menambahkan.
Menyikapi fenomena ini, Farhan memberikan imbauan keras kepada seluruh orang tua di Kota Bandung agar tidak menghalalkan segala cara demi memasukkan anak ke sekolah tertentu. Tindakan tidak terpuji ini dinilai justru akan merugikan psikologis dan masa depan anak itu sendiri. "Ya ginilah, saya mah hanya mengimbau kepada para orang tua untuk menghindari lagi yang namanya diskualifikasi. Saya menghimbau para orang tua jangan sampai mencari peluang-peluang yang justru nanti berdampak, yang kena dampaknya anak-anak, karunya," ucapnya.
Selain menyelesaikan carut-marut persoalan manipulasi data, Pemerintah Kota Bandung kini tengah memberikan perhatian khusus terhadap masalah "blank spot" atau ketiadaan sekolah negeri di beberapa wilayah kecamatan. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, minimnya fasilitas pendidikan negeri di kawasan tertentu memicu tingginya persaingan tidak sehat di kalangan orang tua murid.
Farhan memungkasi bahwa rencana penambahan unit sekolah baru akan segera digulirkan demi pemerataan akses pendidikan secara masif di Kota Bandung. "Yang paling mesti diperhatikan sekarang adalah tetap blank spot sekolah. Di beberapa kecamatan kadang cuma ada satu SMP, kadang tidak ada SMP. Kalau itu sudah terisi semuanya, baru kita akan berjuang untuk menambah SMP negeri di Kota Bandung secara masif. Kalau sekarang ada satu dua, tapi belum masif," pungkasnya.