Rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tingkat SMA dan SMK negeri menuai kritik tajam dari parlemen. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan penolakan keras terhadap wacana tersebut. Menurutnya, negara memegang tanggung jawab penuh dalam menjamin pendidikan gratis bagi seluruh warga melalui optimalisasi anggaran yang ada, dan bukan justru mengembalikan beban biaya kepada orang tua siswa.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pernyataan Ono, konstitusi beserta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dari APBN maupun APBD khusus untuk sektor pendidikan. Dari pantauan redaksi, politisi tersebut menekankan bahwa segala bentuk kekurangan fasilitas pendukung ataupun biaya operasional di sekolah-sekolah plat merah seharusnya ditambal melalui penyesuaian anggaran pemerintah, bukan dengan cara instan menarik pungutan dari publik.
"Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," kata Ono pada Jumat (17/07/2026).
Pemerintah sebelumnya melontarkan skema reaktivasi SPP yang dirancang secara selektif, di mana pungutan hanya akan menyasar siswa dari keluarga yang masuk dalam kategori kesejahteraan desil 6 hingga desil 10. Kendati demikian, argumen pembagian klaster ini dinilai rapuh. Berdasarkan amatan tim redaksi, validitas data kemiskinan dan kesejahteraan yang dimiliki pemerintah daerah hingga kini masih kerap memicu perdebatan di lapangan.
Ono menilai akurasi klasterisasi tersebut masih menyisakan persoalan pelik. Dalam banyak kasus, ditemukan warga yang secara nyata berada di bawah garis kemiskinan namun justru tercatat dalam kelompok desil atas, sehingga mereka terdepak dari kepesertaan bansos maupun BPJS Kesehatan. "Artinya, belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar SPP. Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan," ujarnya.
Sebagai langkah alternatif, pihak legislatif mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat untuk lebih serius mengoptimalkan pemenuhan kewajiban mandatory spending sebesar 20 persen tersebut. Ono menggarisbawahi bahwa penyerapan dana pos pendidikan harus diarahkan secara presisi guna melengkapi seluruh aspek vital sekolah negeri.
"Anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik," tegasnya.
Di samping pembenahan internal institusi negeri, DPRD Jawa Barat juga mendorong penguatan sokongan bagi sektor swasta yang dinilai turut memikul beban sistem pendidikan nasional. Bantuan berupa pembangunan ruang kelas baru serta peningkatan mutu pelayanan guru swasta dinilai perlu ditingkatkan secara berkala.
Pihak DPRD Jawa Barat memastikan akan terus mengawal pembahasan kebijakan fiskal agar pemenuhan sarana, operasional, hingga kesejahteraan guru honorer maupun ASN di bawah kewenangan provinsi dapat terealisasi secara mutlak. "Fokus kita adalah memastikan seluruh kebutuhan sekolah negeri di Jawa Barat dapat dipenuhi melalui APBD, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan gratis benar-benar terwujud," tutup Ono.