Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda belakangan ini menghadirkan gelombang pro dan kontra di tengah publik. Menanggapi polemik yang kian hangat, pihak DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya buka suara untuk memberikan klarifikasi resmi.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Dari pantauan redaksi, gelombang penolakan dan dukungan mengalir setelah Komisi I DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari sebuah komunitas. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan posisi parlemen saat ini hanyalah menjalankan mandat konstitusional sebagai rumah rakyat yang wajib menerima setiap aspirasi.
Ono menggarisbawahi bahwa mendengarkan aspirasi masyarakat bukan berarti langsung mengamini usulan tersebut. "Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangan tertulis.
Berdasarkan runtutan peristiwa, benang merah wacana ini sejatinya bermula dari sepucuk surat yang dilayangkan oleh Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD. Sesuai mekanisme birokrasi, surat itu kemudian diteruskan ke Komisi I untuk dibedah lebih dalam bersama perwakilan masyarakat.
Menurut Ono, mayoritas fraksi di parlemen hanya memberikan lampu hijau untuk melakukan studi, bukan memberikan restu untuk pergantian nama. Ia meminta masyarakat memahami betul perbedaan antara mengkaji dan menyetujui. "Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," tegasnya.
Jika kajian ini bergulir, DPRD menuntut adanya bedah total dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek yuridis, historis, sosiologis, hingga dampak ekonomi. Hal ini mengingat Jawa Barat bukanlah entitas tunggal, melainkan rumah bagi keberagaman budaya yang berkelindan erat mulai dari Sunda, Betawi, hingga Cirebonan.
Di samping masalah budaya, amatan tim redaksi menunjukkan realitas finansial daerah yang sedang sulit turut menjadi pertimbangan utama. Ono menyatakan bahwa DPRD tidak akan gegabah mengetuk palu keputusan yang berisiko mencekik masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sedang fluktuatif.
"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," tutur Ono.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa usulan pergantian nama tersebut sama sekali bukan berasal dari pemerintah provinsi. Dedi menegaskan pihaknya saat ini memilih fokus pada program kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.
Ia menyatakan tidak akan mengurus perubahan nama Jawa Barat menjadi Sunda dan memastikan identitas wilayah tersebut tidak akan berubah dalam waktu dekat. "Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," pungkas Dedi.