Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk segera mempercepat penertiban bangunan liar yang masih marak berdiri di sepanjang bantaran sungai. Keberadaan bangunan-bangunan ilegal ini dinilai menjadi salah satu sumbatan utama yang menghambat efektivitas program pengendalian banjir di kawasan ibu kota.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Dari pantauan redaksi, kawasan sempadan sungai di beberapa titik rawan banjir seperti Cipinang dan Bidara Cina masih dipadati oleh hunian informal. Kondisi ini secara nyata mempersempit ruang aliran air dan menggerus kapasitas tampung sungai, terutama saat intensitas curah hujan melonjak tinggi.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Fu'adi Luthfi, menegaskan bahwa strategi mengatasi banjir Jakarta tidak boleh separuh jalan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya bertumpu pada proyek fisik semata tanpa menyentuh akar masalah penataan ruang di sekitar aliran air.
"Pengendalian banjir harus dilakukan secara menyeluruh. Selain pembangunan infrastruktur, kawasan bantaran sungai juga perlu ditata agar fungsi sungai bisa berjalan dengan optimal," kata M. Fu'adi Luthfi saat memberikan keterangan kepada media pada Senin (13/07).
Berdasarkan amatan di lapangan, lambatnya normalisasi sungai kerap dipicu oleh peliknya persoalan pembebasan lahan dan relokasi warga. M. Fu'adi Luthfi mengingatkan bahwa meski penertiban mendesak dilakukan, Pemprov DKI Jakarta wajib mengedepankan pendekatan yang humanis.
"Penataan memang harus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak juga harus memperoleh kepastian tempat tinggal maupun solusi yang layak," tuturnya, menekankan pentingnya penyediaan hunian pengganti sebelum pembongkaran dilakukan.
Selain masalah tata ruang bantaran sungai, jalannya program penanggulangan banjir ini juga diwarnai kritik terhadap kinerja birokrasi. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta disorot tajam karena dinilai lamban merespons aspirasi warga terkait perbaikan saluran air.
Menurut M. Fu'adi Luthfi, sejumlah usulan krusial hasil reses anggota dewan yang bersumber langsung dari keluhan warga di lapangan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan dieksekusi oleh Dinas SDA.
"Sampai sekarang masih ada usulan yang belum ditindaklanjuti. Padahal jumlahnya tidak banyak dan merupakan kebutuhan masyarakat," pungkasnya. Ia pun mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menyusun skala prioritas yang matang agar keterbatasan anggaran tidak menjadi dalih mandeknya program penanggulangan banjir.